The smart Trick of reformasi intelijen That Nobody is Discussing

The smart Trick of reformasi intelijen That Nobody is Discussing

Blog Article

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah;

In an Extraordinary way, this case is called the contestation among the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led into the May possibly 1998 riots that happened a couple of days just before Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T

Ray Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan model Threat-Based Intelligence diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup lethal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

eighteen/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Regulation 18/2003”) and Governing administration Regulation No. eighty three/2008 on Needs and Treatments for Provision of Cost-free Legal Assist dated 31 December 2008 (“GR 83/2008”), delegates the obligation to advocates to deliver cost-free (Professional bono) legal assistance to incapable justice seekers. To aid the provision of pro bono authorized help additional efficiently and proficiently, PERADI given that the advocacy organization has shaped a department known as Legal Support Centre (“PBH PERADI”) inside the Firm to equip its mission that will help people who seek out for legal assistance. PBH PERADI could appoint an Advocate to supply pro bono legal situs web guidance to incapable justice seekers, this applies equally to any application or request directly from incapable justice seekers. Besides being an obligation, providing Professional bono lawful guidance is also carried out within the initiative of the advocate alone being a sort of devotion towards the Group. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are suggested to supply Professional bono authorized help not less than fifty hrs of labor every year. This provision will be utilized as certainly one of the requirements to acquire or to resume the Advocate Identity Card (“KTPA”) and if advocates couldn't meet up with this necessity, then the KTPA issuance will probably be deferred until this need is fulfilled.

In the situation exactly where the Vice President results in being the President, the People today’s Consultative Assembly shall convene a Exclusive session to elect a whole new Vice chairman from a list of two candidates proposed with the President. The rationale of this is because the Structure does not allow the Business on the Vice chairman to stay vacant for greater than 60 days. The Constitution also specifies the order of succession after the vice president. At this time, need to both the president and vice chairman vacate their offices; the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Internal Affairs, as well as the Minister of Defense shall believe the Office in the President temporarily. Then, in the next thirty days, the Parliament shall select the future President and Vp from your two candidates nominated through the political events whose candidates have been the winner and the runner-up in the past presidential election. The Structure also supplies for that President to generally be impeached and removed from the Workplace In case the President is seen unfit to conduct his obligations and has committed crimes which include corruption or treason from the condition. Also, the Parliament can summon the Supreme Court docket to try the President and inquire the Constitutional Court docket to check into the subject. Inside of a scenario like this, the President can be specified the prospect to protect himself/herself prior to the Men and women’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.  

The process of drafting the legislation on intelligence proposed in the 1998 reform bundle was callous. There were positives and negatives regarding the need for this legislation, and also the draft proposed by the government was intensely criticized. Nonetheless, the draft delivered the law enforcement authority to intelligence equipment with unique powers in civilian strategic intelligence functions.

The civilian-managed Ministry of Defense proposed to President Soekarno to form a strategic intelligence organization with a “civil character,” which didn't arrive beneath the auspices on the armed forces. In July 1946, defense minister Amir Sjarifuddin tried using to produce a “

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.